Tanah Lahir

Kecamatan Sape merupakan salah satu dari delapan belas kecamatan yang ada di Kabupaten Bima. Mempunyai 18 desa yang otonom yaitu :
Boke, Jia, Bugis, Naru, Rasabou, Sangia, Na'e, Rai O"i, Parangina, Kowo, Buncu, Poja, Bajo Pulau, Naru Barat, Sari, Tanah Putih, Lamere, dan desa Oi Maci. dengan jumlah penduduk lebih kurang 50.000 jiwa, dengan letak geografisnya sangat strategis yaitu paling timur di pulau sumbawa kab.bima. saya sendiri bisa katakan bahwa sape adalah gerbangnya Bima kawasan timur dan sape juga memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang beragam mulai dari sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, kelautan dll. Ini tentu kita sebagai masyarakat sape harus memakai kacamata dalam melihat dan menata kondisi sape dalam konteks kekinian, seperti yang saya ungkapkan di atas daerah kita kaya akan alamnya tapi miskin sumber daya manusianya (pendidikan) saya rasa ini adalah sebuah kesenjangan sosial yg membutuhkan sebuah jawaban,, kira-kira apa solusinya ketika terjadi demikian ? saya kira ini adalah tanggung jawabnya kita sebagai mahasiswa yang katanya mahasiswa adalah sebagai manusia intelek, pelaku pembaharuan (agen of change), pengontrol masyarakat (social of control), moral force (gerakan moral), pemimpin masa depan, parlemen jalanan dan masih banyak lagi fungsinya mahasiswa yang belum kita sadari. seakan-akan mahasiswa sape hari ini telah kehilangan identitasnya, merasa apatis terhadapa realitas sosial yang terjadi baik itu di bidang pendidikan, sosial budaya, pemerintah(politik), ekonomi,hukum dll.
Ketika mereka pulang kampung almamater suatu kebanggaan kampus itu di buang begitu saja dalam pengertian ke idelismenya sebagai penyambung lidah masyarakat di hiraukan begitu saja tanpa di pertanggung jawabkan, teman-teman coba renungkan mulai saat ini apakah kepala desa di desa teman-teman sudah mensejahtrakan masyarakatnya, sudahkah kepala desa teman-teman berbuat adi membagikan beras RASKIN kepada mereka yang membutuhkan, sudahkah mereka memperhatikan masyarakatnya. saya rasa masi tanda tanya besar buat kita semua, contoh kasus kepala desa …………… ketika masyarakatnya mengurus KTP, AKTA dll, harus kerumahnya untuk meminta tanda tangan sungguh lucuh dan ironis ketika ini di biarkan begitu saja, sedangkan dalam Peraturan pemerintahan desa no 72 tahun 2005 Paragraf 2 Tugas, Wewenang, Kewajiban .tugas kepala desa anatara lain menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, secara legalitas hukum kepala desa hari ini banyak yang cacat hukum.
Semestinya badan permusyawaratan desa (BPD) harus mengfungsikan dirinya sebagai lembaga independen yang di bentuk atas dasar Otonomi desa yang mengontrol kinerja kepala desa. jadi antara BPD dan kepala desa mitra sejajar tidak ada yang lebih tinggi antara keduanya ibarat Lembaga Tinggi Negara Eksekutif (presiden) menjalankan UU dan legislatif (DPR) membuat UU, begitu juga sistem pemerintah desa tapi kalau kita melihat realitas lapangan yang ada di kampung kita seakan-akan BPD sudah menjadi budak kepala desa. Sedangkan masyarakat tidak diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat untuk kemajuan desa dan hanya di jadikan penonton saja___________

SILAHKAN BERIKAN
USULAN DAN SARANNYA
THANK’S

oleh: brian oi macy sape